Info Fla JK news.com. BOGOR –
Pembangunan ruang kelas baru SDN Situdaun 01 Kecamatan Tenjolaya kabupaten Bogor membangun satu ruang kelas baru dan rehab ringan satu kelas dengan pagu anggaran Rp. 496.536.872,34.
Sungguh sangat disayangkan dalam pelaksanaannya banyak hal yang diabaikan seperti salah satu SMPN yang menjadi pemberitaan info Fla JK beberapa waktu lalu, diantaranya tidak ada papan proyek sebagai informasi buat masyarakat.
Seakan akan proyek siluman tanpa identitas padahal sudah jelas ada undang-undang yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik.
Kedua sejak mulai pengerjaan proyek belum pernah ada konsultan pengawas hadir, bahkan mandor atau pelaksana lapangan tidak tahu siapa dan dari perusahaan mana konsultan pengawasnya.
Padahal konsultan pengawas merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan pembangunan proyek pemerintah, hal ini akan memicu kemungkinan kemungkinan negatif terkait volume, mutu atau dan spesifikasi lainnya.
Nampak di lapangan tak satupun pekerja menggunakan APD ( alat pelindung diri ) untuk meminimalisir atau mencegah potensi kecelakaan kerja.
Berdasarkan akun LPSE kabupaten Bogor sebagai pemenang tender pelaksanaan pembangunan SDN Situdaun 01 di desa Situdaun, di menangkan oleh CV. SANNY PUTRI yang beralamat di Jl.Bratayudha Blk No. 96 Kota Kulon Garut Kota – Garut (Kab.) – Jawa Barat.
Ketika wartawan Info FLA JK berkunjung ke lokasi pembangunan dan melakukan konfirmasi kepada mandor yang bernama Wawa asal Garut Jawa Barat, pada 21 agustus 2024, menjelaskan
“Sejak awal pengerjaan belum ada konsultan pengawasnya, saya tidak tahu dan siapa konsultannya pak,” ujarnya.
Jawaban yang sama ketika hal itu di pertanyakan kepada pekerja yang lain yang semuanya berasal dari garut.
“Belum ada pak belum di kirim, mungkin nanti di cetak dulu banner nya hubungi aja bos kami pak Tatan kalau ingin lebih jelas, saya hanya pekerja pak,” timpal pekerja yang lainnya,” tambahnya.
Sungguh ironis hal ini terjadi, pasalnya di dalam lelang proyek yang di adakan oleh ULP sangat seleksitif bahkan di perkuat dengan fakta integritas sebagai kelengkapannya.
Tapi faktanya masih banyak pelaksanan proyek pembangunan khususnya di bawah DPUPR dan DISDIK kabupaten Bogor masih minim pengawasan sehingga menjadi sebuah keleluasaan bagi pelaksana yang nakal.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat, dan praktisi kontruksi di kabupaten Bogor terkiat kejadian ini, berharap kedepannya pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan lebih di tingkatkan lagi. ( PURNAMA)
Komentar