BOGORINFOFLAJKNEWS.COM – Rapat paripurna DPRD kota Depok masa penutupan masa sidang 2024 sekaligus merupakan pembukaan masa sidang pertama tahun 2024, Kamis,02/01/2025.
Bertempat ruang sidang paripurna Grand Depok City, ketua DPRD kota Depok ( Ade Supriatna) dalam sambutannya menyampaikan refleksi realisasi pembangunan dan capaian yang sudah diraih oleh pemerintah kota Depok ditahun 2025.
Dalam kesempatan itu juga ade menyampaikan tantangan yang harus dihadapi, serta langkah strategis untuk tahun 2025. Ia menekankan pentingnya pengawalan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun sejak akhir 2024 untuk menjadi dasar penyusunan rencana kerja pemerintah.
“Selama Januari hingga Maret, kami di DPRD Kota Depok akan fokus memastikan rencana kerja Pemerintah Kota mencerminkan kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang telah diterima menjadi landasan utama untuk program yang lebih baik,” tegas Ade.
Ade mengapresiasi pencapaian Pemerintah Kota Depok dalam beberapa sektor: seperti sektor kesehatan: Kota Depok berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC), mempermudah akses layanan kesehatan, terutama bagi warga yang tidak memiliki BPJS.
Sektor pendidikan pembangunan unit SMP negeri baru dan renovasi fasilitas pendidikan menjadi prioritas DPRD bersama pemerintah.
Sektor Pelayanan Publik: Kota Depok menerima berbagai penghargaan tingkat provinsi dan nasional atas peningkatan layanan administrasi kependudukan.
Selain mendapat capain baik di berbagai sektor , Ade juga menyoroti sejumlah tantangan yang harus segera diatasi di kota Depok seperti Kemacetan, diperlukan pelebaran jalan dan perbaikan simpang strategis.
Banjir di perlukannya penambahan sistem drainase untuk mengurangi titik banjir setiap hujan melanda kawasan kota Depok.
Pengelolaan Sampah dan Limbah, perlu koordinasi lebih intensif lintas sektoral untuk memenuhi standar lingkungan.
Ade juga berharap agar masyarakat lepih proaktif dalam mengawal jalannya pembangunan, menyampaikan aspirasi dan jangan segan melaporkan masalah melalui pengaduan resmi ke DPRD.
“Kami siap menerima aspirasi masyarakat dan memastikan kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan warga Kota Depok,” ujar Ade.
Tahapan pengawalan aspirasi masyarakat akan dimulai sejak Januari hingga Maret 2025, dan memastikan bahwa setiap program kerja pemerintah selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Rapat Paripurna ini menjadi tonggak penting bagi DPRD Kota Depok untuk mengevaluasi kinerja sebelumnya dan merancang program yang lebih proaktif di tahun mendatang.(Edoard)
Komentar